Oleh: *Josef Herman Wenas*
HARIANMERDEKA. ID|Saya masih menunggu release resmi dari Kementerian Pertahanan Jepang terkait pertemuan Menhan Jepang Nobuo Kishi dan Menhan RI Letjen (pur) Prabowo Subianto. Sekitar 15 jam lalu mereka memulai pembicaraan di Tokyo.
Prabowo ada di Jepang saat ini karena besok, 30 Maret 2021, bersama-sama Menlu Retno Marsudi akan mengadakan “2+2 talks” bersama counterparts Jepang mereka: Toshimitsu Motegi (Menlu) dan Nobuo Kishi (Menhan).
Nah, pertemuan preliminary antara Menhan Prabowo dan Menhan Kishi sekitar 15 jam lalu ini, terkait geopolitik di Laut Cina Selatan.
Gara-garanya adalah, Cina di bulan Januari lalu mengintroduksi sebuah undang-undang yang membolehkan coast guard mereka menembak ke kapal asing yang berada di dalam teritori yang dianggap perairan mereka.
Dianggap? Ini memang masalahnya, karena seluruh dunia tahu “9 dash-line” itu klaim sepihak Cina saja. Bulan Februari lalu, voanews.com menurunkan artikel “China's Coast Guard Can Fire on Foreign Vessels, Complicating Security in South Sea“
VOA menyoroti: “The National People’s Congress standing committee in Beijing passed a law January 22 that expressly lets the coast guard use force. The law prescribes “all necessary means” to stop foreign vessels, including use of weapons aboard Chinese ships… ; “Big guns” on the Chinese coast guard ships would intimidate the Southeast Asian states.”
Antara coast guard (dalil keamanan) dan angkatan laut (dalil pertahanan) keduanya berbeda makna dalam terminologi hukum internasional. Oleh karena itu, derivatif "tindakan yang dapat diambil” juga berbeda, sehingga klasifikasi persenjataannya pun berbeda. Tidak boleh ada “big guns” di kapal coast guard, bahkan BAKAMLA kita menganut prinsip “dilarang tembak duluan.”
Gampangnya, coast guard itu bukan instrumen perang, beda dengan angkatan laut.
Tentu saja sikap Cina ini mengundang reaksi menentang dari negara-negara di kawasan sekitar Laut Cina Selatan. Kapal-kapal perang Amerika Serikat pun sudah beberapa waktu belakangan wira-wiri di perairan yang dianggap mereka bukan perairan Cina tetapi dianggap sebaliknya oleh Cina. Ini provokasi bagi Cina.
Maka tensi di Laut Cina Selatan meningkat juga.
Tetapi kepentingan utama hari ini bagi Indonesia saya kira kenyataan bahwa Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan total nilai perdagangan US$ 24,3 miliar. Selain Jepang sebagai investor keempat terbesar di Indonesia, data ekspor Indonesia ke Jepang harus dijaga bahkan ditingkatkan. Tahun 2020, ekspor Indonesia ke Jepang sebesar US$ 13,6 miliar atau bertengger di peringkat 14.
Jadi, bagi Indonesia “a free and open Indo-Pacific region” amatlah penting untuk dijaga status quo-nya agar tidak ada gangguan “premanisme suatu negara” di jalur laut ekspor kita menuju Jepang.
Sebaliknya, saat ini Jepang sedang ada kepentingan mengekspor defense equipment mereka ke Asia Tenggara. Jepang memang dilarang memproduksi peralatan perang setelah kalah dalam PD II, itu bagian dari perjanjian damai dengan pihak Sekutu sebagai pemenang perang.
Tetapi sebetulnya sudah sejak 1950 ketika tensi di semenanjung Korea meningkat, Amerika Serikat sendiri yang meminta Jepang agar memproduksi “maintenance materials” untuk keperluan Jenderal MacArthur sebagai Komandan Pasukan PBB disana (sebelum dia dipecat oleh President Truman setahun kemudian, sekalipun Jenderal bintang 5 ini secara brilian telah menang dan mampu menghabisi pengaruh Cina di Korea)
Sejak itu, in the course of time, Jepang “bermain” diantara klausul-klausul perjanjian satu ke perjanjian lainnya, dan mulai mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Sampai akhirnya diplomasi Shinzo Abe melalui formula “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology” tertanggal 1 April 2014, berhasil meyakinkan para pihak, dan melalui formula itu "the restriction on arms export was officially lifted."
Itu sudah berlalu tujuh tahun lalu. Dan Jepang memang sampai hari ini masih berjuang untuk mengambil posisi pasar di “global defense market”. Mereka berusaha jual pesawat patroli laut P-1 ke Inggris, gagal, kalah bidding sama Amerika Serikat. Coba jual kapal selam Soryu’s class ke Australia, kalah bidding sama punya Perancis.
Tetapi Menhan Prabowo, saya yakin, tahu kapasitas dan potensi raksasa industri sekaliber Mitsubishi Heavy Industries atau Kawasaki Heavy Industries. Dan dia tajam melihat peluang masih kalahnya pasar industri pertahanan Jepang pada skala global, justru bisa menjadi keuntungan bagi kerjasama industri pertahanan Indonesia.
Tensi akibat klaim teritorial di Laut Cina Selatan justru telah membuka peluang-peluang baru untuk kepentingan suatu diplomasi, dengan Cina sebagai “musuh bersama” yang menyatukan para pihak lain yang berkepentingan.
Saya pernah menulis beberapa waktu lalu, sejak Menhan L.B. Moerdani, baru Menhan Prabowo Subianto ini yang punya “diplomatic stature”, karena faktor intelektual dan kemampuan bahasanya. Moerdani sangat fasih bahasa Inggris dan Belanda, bahkan kadang bergaya “archaic”; Prabowo fasih bicara Inggris, Jerman dan sedikit Perancis.
Presiden Soeharto dulu tidak salah pilih Menhan, juga tidak Presiden Jokowi sekarang ini.
Kita masih ingat bagaimana Moerdani dulu menggertak Menlu Australia Gareth Evans dengan menutup selat Timor— mereka yang paham hukum laut soal hak “innocent passage” (UNCLOS, artikel 19) pasti tahu ini kelakuan kurang ajar dibalik alasan Benny “exercising our sovereignty”. Hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana Prabowo memainkan diplomasi Laut Cina Selatan untuk kepentingan pertahanan Indonesia.
Menhan Prabowo jeli melihat peluang psikis “friend in need is friend indeed” di pihak Jepang, yang pasar global industri pertahanannya di PHP terus oleh para mantan di pihak Sekutu PD II. Hahaha…
*Josef H. Wenas*, Yogyakarta 29 Maret 2021
0 Komentar