HARIANMERDEKA.ID, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana negara senilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan oleh aparat penegak hukum belum mencerminkan besarnya kerugian yang selama ini diderita bangsa Indonesia.
Menurutnya, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari praktik penyimpangan keuangan negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12).
“Ini baru permukaannya saja. Jika dibuka seluruhnya, kerugian negara jauh lebih besar,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Presiden menilai praktik korupsi dan penyimpangan keuangan negara lahir dari pola pikir serakah yang meremehkan negara dan hukum. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “serakahnomics”, yakni mentalitas yang menganggap kekuasaan dan aparat negara bisa dibeli.
“Mereka menghina negara, seolah hukum bisa ditawar. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pelecehan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Prabowo mengaku telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Dalam tiga bulan pertama menjabat, ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 serta membentuk satuan tugas lintas sektor untuk memperkuat penegakan hukum dan pengamanan keuangan negara.
Ia juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilainya bekerja profesional dan sesuai prosedur. Presiden meminta agar penindakan dilakukan tanpa kompromi.
“Jangan takut, jangan tebang pilih, dan jangan mau dilobi. Negara harus hadir untuk menyelamatkan kekayaan rakyat,” katanya.
Prabowo memperkirakan, jika seluruh pelanggaran ditelusuri secara menyeluruh, potensi kerugian negara bisa menembus ratusan triliun rupiah. Pemerintah, tegasnya, tidak akan bersikap lunak terhadap pihak-pihak yang masih mengabaikan kewajiban hukum.
“Kita akan buktikan bahwa negara tidak main-main,” tandasnya.
Selain aspek penegakan hukum, Presiden juga menyoroti dampak nyata dari dana yang berhasil diselamatkan. Menurutnya, Rp6,6 triliun tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah rusak serta membangun hingga 100.000 hunian tetap bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Hanya dari dana ini saja, seratus ribu hunian tetap bisa dibangun untuk rakyat,” ucap Prabowo, disambut tepuk tangan hadirin.
Ia menambahkan, dari sekitar 20 perusahaan yang terbukti lalai memenuhi kewajiban, negara mampu menyelamatkan masa depan ratusan ribu warga.
“Ketidakpatuhan segelintir pihak ternyata berdampak langsung pada kehidupan rakyat banyak. Dan ini baru permulaan,” pungkas Presiden.
