 |
| Dr.Harris Turino Anghota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif meski tetap mempertahankan rating di level Baa2. Penilaian tersebut dinilai sebagai peringatan serius terhadap arah dan konsistensi kebijakan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Harris Turino, menyebut outlook negatif bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal kuat dari pasar global terhadap menurunnya kepercayaan pada kredibilitas kebijakan pemerintah.
Menurut Harris, Moody’s menyoroti persoalan mendasar, terutama terkait konsistensi antara perumusan dan implementasi kebijakan. Ketidaksinkronan tersebut dinilai menurunkan prediktabilitas kebijakan, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Selain itu, laporan Moody’s juga menyinggung melemahnya indikator tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus kekuatan institusi negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Di sisi fiskal, Moody’s menilai kebijakan belanja negara yang agresif berisiko apabila tidak diimbangi dengan penguatan penerimaan negara. Pelebaran defisit dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan jangka panjang, termasuk untuk program sosial dan pembangunan.
Ketidakpastian juga dinilai muncul dari skema Danantara. Tata kelola dan mekanisme pendanaan yang belum sepenuhnya jelas disebut berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara. Risiko tersebut diperbesar oleh kemungkinan perubahan arah kebijakan fiskal dan moneter yang belum terkomunikasikan secara konsisten.
Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat Baa2 dengan mempertimbangkan fondasi ekonomi Indonesia yang dinilai masih relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen, defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta rasio utang yang lebih rendah dibandingkan negara dengan peringkat serupa menjadi faktor penopang utama.
Moody’s juga memberikan catatan bahwa perbaikan peringkat masih dimungkinkan apabila pemerintah mampu memulihkan kredibilitas kebijakan, memperkuat basis penerimaan negara secara berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan struktural melalui peningkatan daya saing dan pendalaman sektor keuangan.
Sebaliknya, penurunan peringkat dapat terjadi apabila ekspansi fiskal dilakukan tanpa reformasi penerimaan, tekanan eksternal dibiarkan berlarut, atau risiko dari badan usaha milik negara meningkat akibat lemahnya tata kelola.
Sebagai catatan tambahan, Moody’s turut menurunkan penilaian kekuatan ekonomi Indonesia dari a2 menjadi a1. Penurunan ini didasarkan pada rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi nasional yang masih bergantung pada sektor komoditas tertentu.
Harris Turino menegaskan, laporan Moody’s harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah agar menjaga disiplin, transparansi, dan konsistensi kebijakan. Menurutnya, ketahanan makroekonomi harus dibarengi dengan arah kebijakan yang jelas agar stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan tetap terjaga.
