HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Viralnya pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai multifungsi TNI telah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noer Azhari, menilai bahwa multifungsi TNI memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap reformasi kelembagaan TNI.
Menurut Noer Azhari, penggunaan personel aktif sebagai asisten pribadi (Aspri) dan sopir pribadi oleh purnawirawan TNI menunjukkan adanya kemunduran dalam reformasi kelembagaan TNI. "Reformasi kelembagaan TNI terkesan terjadi kemunduran, sebab penyalahgunaan personel aktifnya sebagai Aspri dan supir pribadi masih sangat tinggi oleh para purnawirawan," ungkap Noer pada Sabtu malam (08/06).
Noer menjelaskan bahwa kecenderungan militeristik bersifat intervensionis dan seringkali melakukan campur tangan permanen. Hal ini, menurutnya, dapat merusak integritas kelembagaan TNI jika tidak sesuai dengan koridor hukum. "Aspek penyalahgunaan militer aktif jenis ini akan menjadi bumerang yang berbahaya, bisa merusak integritas secara kelembagaan bila tidak sesuai koridor hukum," ujarnya.
Dalam catatan MPSI, terdapat tujuh indikator kemunduran reformasi kelembagaan TNI. Salah satu indikatornya adalah kuatnya kultur dan citra aparat yang cenderung arogan. Noer menyoroti bahwa meskipun sudah pensiun, banyak purnawirawan masih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. "Gap senioritas meskipun sudah pensiun dan tidak menjabat apapun di pemerintahan masih saja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya," jelasnya.
Selain itu, rendahnya profesionalisme menjadi faktor kedua yang menghambat reformasi. Noer menjelaskan bahwa banyak personel aktif terpaksa memenuhi permintaan purnawirawan karena rasa segan atau takut, yang menciptakan kesan kelembagaan yang partisan. "Mereka kan personel aktif mengabdi untuk negara bukan untuk perseorangan. Hal ini memunculkan kesan kelembagaan yang partisan," beber Noer.
Noer juga menggarisbawahi masalah hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Penyalahgunaan personel aktif untuk kepentingan pribadi dianggap melanggar prinsip HAM dan merusak transparansi serta akuntabilitas lembaga. "Mencakup masalah HAM anggotanya, mereka direkrut dan dilatih sebagai alat negara, nyatanya digunakan untuk kepentingan pribadi," jelasnya.
Pengawasan dan pengendalian personel yang lemah serta penyalahgunaan personel aktif berdampak pada tata kelola kelembagaan yang tidak efisien. "Reformasi kelembagaan juga mencakup pada masalah tata kelola dengan prinsip efisiensi, penyalahgunaan personil aktif tanpa porsinya berdampak pada 'fraud'," tukas Noer.
Menurut Noer, reformasi kelembagaan TNI memerlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan TNI berfungsi sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab. "Membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa TNI benar-benar berfungsi sebagai institusi yang profesional," tutupnya.
0 Komentar