 |
| Jakarta-Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase bantuan darurat semata. Menurutnya, setiap bencana selalu melalui tahapan yang jelas dan harus ditangani secara sistematis agar masyarakat terdampak dapat benar-benar pulih.
Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan keterangan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Senin (22/12)dikutip HarinMerdeka dari CNBCIndonesia. Ia menjelaskan bahwa fase pertama dalam penanganan bencana adalah tanggap darurat, yang memiliki tiga fokus utama.
“Pada tahap tanggap darurat, tugas utama adalah memastikan pengungsi mendapatkan makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara seperti tenda atau fasilitas umum,” ujar JK.
Memasuki lebih dari satu bulan pascabencana, JK menyebut penanganan kini telah bergeser ke tahap rehabilitasi. Fokus utama rehabilitasi adalah mempercepat kepulangan pengungsi ke rumah masing-masing. Tantangannya tidak kecil, mengingat sekitar 150 ribu rumah di tiga provinsi terdampak membutuhkan pembersihan besar-besaran.
PMI, kata JK, akan berperan aktif dengan menyediakan peralatan kerja seperti cangkul, sekop, gerobak, hingga ekskavator skala kecil, serta mengerahkan relawan untuk membantu proses pembersihan.
“Rehabilitasi tidak boleh terlalu lama. Kita berpacu dengan waktu karena mendekati bulan puasa. Pekerjaan besar ini harus selesai dalam dua hingga tiga bulan,” tegas Ketua Umum PMI tersebut.
JK menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat, relawan, hingga aparat negara seperti TNI dan Polri, agar proses rehabilitasi dapat berjalan cepat dan efektif.
Selain permukiman, fase rekonstruksi dinilai jauh lebih berat, terutama karena kerusakan lahan pertanian. Sekitar 60 ribu hektare sawah di wilayah terdampak dilaporkan tidak dapat digunakan akibat tertutup lumpur dan material kayu.
“Sawah-sawah itu praktis harus dibuat ulang. Pembersihannya membutuhkan pengerukan besar-besaran. Ini sudah saya sampaikan ke Menteri Pertanian, dan pemerintah akan mulai bekerja pada Januari,” kata JK.
Dalam konteks bencana berskala luas, JK menegaskan tidak mungkin satu pihak bekerja sendiri. Pemerintah pusat, TNI-Polri, serta PMI memiliki peran strategis yang saling melengkapi, didukung oleh jaringan relawan PMI yang tersebar hingga tingkat kabupaten.
“PMI punya cabang dan relawan di hampir semua daerah. Itulah kekuatan kami untuk menjangkau wilayah terdampak yang sangat luas,” pungkas JK.
